Headlines

0
DISKUSI TERBUKA: Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota surabaya New York Agreement Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia Atas Tanah Papua DISKUSI TERBUKA: Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota surabaya New York Agreement Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia Atas Tanah Papua

Ilustrasi/Diskusi terbuka Amp Komite Surabaya Yupiwo Apogo News : Surabaya .New YorkAgreement sebagai salah satu bentuk p...

0
Serikat Buruh Dunia: Freeport Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Papua Serikat Buruh Dunia: Freeport Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Papua

Andrew Vickers (Foto: CFMEU) JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Serikat buruh dunia yang pekan ini mengunjungi Jakarta men...

0
Federasi Uskup Oseania: Mayoritas Rakyat Papua Ingin Damai Federasi Uskup Oseania: Mayoritas Rakyat Papua Ingin Damai

Foto arsip tahun 2016 saat Komite Eksekutif Federasi Uskup Oseania bertemu di Port Moresby, Papua Nugini. Dari kiri ke kanan, Uskup Agu...

0
SOSOK YANG BERANI DAN TEGAR SOSOK YANG BERANI DAN TEGAR

Insan Manusia yang Luar Biasa Oleh:Lukas Doo Keadaan terpuruk bukanlah buruk, bila dihadapi dengan tenang, dan bijak serta berju...

DISKUSI TERBUKA: Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota surabaya New York Agreement Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia Atas Tanah Papua

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Rabu, 16 Agustus 2017 | Posted in , , ,


https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/20819783_125951898027127_6284400089860492727_o.jpg?oh=fd914c527d163c1ed19a05aa1ea2fe4e&oe=5A254CD2
Ilustrasi/Diskusi terbuka Amp Komite Surabaya
Yupiwo Apogo News:
Surabaya.New YorkAgreement sebagai salah satu bentuk perjanjian dengan upaya yang dilakukan oleh pihak/para capitalis Amerika dan coloni indonesia yang di saksikan secara langsung oleh "UNTEA".
Dalam perjanjian tersebut orang papua tidak dilibatkan, maka perjanjian tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan secara ilegal demi kepentingan ekploitasi kekayaan alam bumi papua, karena dalam perjanjian Roma Agreement pada poin ke 5 berbunyi bahwa; Amerika Serikat bertanggung jawab menanamkan modalnya di sejumlah BUMI di bidang eksplorasi sumber daya alam di Irian Barat.
Pepera pada tahun 1969 dua tahun sebelum yakni pada tahun 1967.

 PT Freeport, sudah beroperasi di Amungsa - Tembaga Pura, Papua.
Hal ini mengambarkan bahwa upaya amerika terhadap papua hingga menekan belanda agar segerah menyerakan papua ke pangkuan indonesia secara paksa melalui adalah demi kepentingan nilai ekonomi, namun upaya berasil sehinga melalui" UNTEA" Administrasi negara West Papua di serakan pada indonesia pada 1 mei 1963 yang mana tak asing lagi kita selalu dengar dengan kata (Aneksasi) yaitu secara paksa demi kepentingan Indonesia dan Amerika sehingga Papua digabungkan kedalam bingkai NKRI, pada hal secara sejara Indonesia dan Papua memiliki Administrasi yang beda, dalam arti Papua punya administrasi sebagai sebuah negara yang berdaulat dan sudah merdeka sejak tahun 1961 dan dideklarasikan hingga di sebar luaskan melalui radio dan koran dengan bantuan belanda.
Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Setelah transfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New York.
Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.
Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak suara, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Oleh: Step Makituma Pigai

Serikat Buruh Dunia: Freeport Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Papua

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Selasa, 15 Agustus 2017 | Posted in ,


Andrew Vickers (Foto: CFMEU)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Serikat buruh dunia yang pekan ini mengunjungi Jakarta menuduh PT Freeport Indonesia melakukan pelanggaran HAM mengerikan terhadap para karyawan yang diberhentikan karena melakukan unjuk rasa secara resmi.
Serikat buruh tersebut mengatakan mereka telah menyaksikan 10 orang meninggal akibat ditolak oleh rumah sakit di Papua karena jaminan kesehatan mereka tidak berlaku lagi setelah diPHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia.
Hal ini merupakan rentetan dari sengketa karyawan dan PT Freeport yang sudah berlangsung cukup lama.
Serikat buruh internasional itu, di antaranya IndustriALL Global Union, yang beranggotakan 50 juta pekerja di 140 negara, berada di Jakarta sejak pekan lalu mencoba membantu untuk menengahi sengketa antara Freeport yang memecat karyawan yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
ABC mengutip pernyataan serikat buruh itu, bahwa para pekerja diberhentikan karena mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa resmi dan menghentikan hak-hak dasar mereka.
Ribuan karyawan Freeport melakukan unjuk rasa setelah mereka dirumahkan akibat pemerintah RI menghentikan izin ekspor perusahaan tersebut. Freeport mengatakan para pekerja itu dianggap telah mengundurkan diri karena melanggar kontrak.
Andrew Vickers dari The Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU) Australia mengatakan bahwa pendidikan untuk anak-anak pekerja, dan hak kesehatan telah dihentikan oleh Freeport.
"Kami telah melihat kasus orang-orang yang dipulangkan dari rumah sakit sebagai konsekuensinya. Secara tragis kami diberitahu bahwa 10 orang telah meninggal setelah ditolak oleh rumah sakit karena kurangnya cakupan layanan kesehatan (dari perusahaan)," kata Vickers.
"Kami juga mengerti bahwa tanpa jaminan pendapatan, bank-bank menyita aset mereka. Ini adalah situasi yang sangat tragis yang terjadi di Papua sebagai konsekuensi dari perselisihan perburuhan ini,” lanjutnya.
Vickers mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran "mengerikan" terhadap hak asasi manusia dan para pekerja.
"Dalam kasus PT Freeport, di sekitar tambang Grasberg,Papua, perusahaan memiliki begitu banyak kekuatan dan begitu banyak kontrol," kata Adam Lee dari IndustriALL Global Union, yang juga telah melakukan perjalanan ke Jakarta.
"Dan mereka telah mempengaruhi sekolah sehingga anak-anak para pekerja tidak bisa mendapatkan pendidikan," tambahnya.
Serikat pekerja internasional tersebut telah menuntut akses ke lokasi tambang untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih jelas tentang semua dampak dari apa yang dilakukan perusahaan.
"Sayangnya, perusahaan tidak memberi izin kepada serikat pekerja atau media untuk naik ke sana," jelas Lee.
Juru bicara Freeport Riza Pratama mengatakan kepada ABC bahwa pekerja tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak berkewajiban untuk terus menggaji mereka, termasuk memberikan biaya sekolah untuk anak-anak mereka.

Editor : Eben E. Siadari
Source:SATU HARAPAN

Federasi Uskup Oseania: Mayoritas Rakyat Papua Ingin Damai

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | Senin, 14 Agustus 2017 | Posted in , , , ,

Foto arsip tahun 2016 saat Komite Eksekutif Federasi Uskup Oseania bertemu di Port Moresby, Papua Nugini. Dari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

AUCKLAND, SATUHARAPAN.COM - Komite Eksekutif Federasi Uskup Katolik Konferensi Oseania (Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Selandia Baru, CEPAC - seluruh Pasifik) saat ini bertemu di Auckland, Selandia Baru. Salah satu  pembahasan dan seruan dalam pertemuan tersebut adalah perdamaian dan dialog di Papua.
Dalam siaran pers yang dilansir oleh scoope.co.nz, sebuah media independen Selandia Baru, hari ini (14/08), Federasi menegaskan bahwa "sebagian besar Orang Asli Papua (OAP) menginginkan perdamaian," dan "berbagai kelompok dialog,  perjuangan dan kesaksian tentang koeksistensi damai, merupakan sumber harapan bagi semua orang."
Baca Juga link dibawah ini
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh  Uskup Agung Sir John Cardinal Ribat MSC, presiden Federasi dan Uskup Agung Port Moresby, Papua Nugini. Selain itu ditandatangani pula oleh Uskup  Robert McGuckin, deputi presiden dan Uskup Toowoomba, Australia; Uskup Agung Michel Calvet SM, Uskup Agung Noumea, New Caledonia; Uskup Colin Campbell, Uskup Dunedin, Selandia Baru; Uskup Charles Drennan, Uskup Palmerston North, Selandia Baru; dan Uskup Vincent Long OFM Conv, Uskup Parramatta, Australia.
Lebih jauh, siaran pers itu menekankan bahwa para uskup tersebut memilih untuk tidak berkomentar soal aspirasi merdeka Papua. Dikatakan bahwa mereka "tidak mengajukan suatu pandangan terkait dengan kemerdekaan (Papua)." Alasannya, karena bila  agenda tentang Papua hanya berfokus pada soal aspirasi merdeka, dapat mengaburkan hal lain yang dianggap lebih penting. Dalam siaran pers itu dikatakan bahwa  "Saat pertanyaan ini (Papua merdeka) menjadi fokus tunggal, perhatian untuk menegakkan dan memperkuat institusi demokrasi lokal dapat diabaikan."
Oleh karena itu, Federasi lebih memilih untuk "menggemakan seruan untuk pendidikan berkualitas di Papua, untuk akses yang adil dan transparan terhadap pekerjaan, program pelatihan dan pekerjaan, untuk menghormati hak atas tanah, dan batas-batas yang jelas antara peran angkatan bersenjata dan kepolisian dan peran perdagangan."
Isu Papua bukan hal baru diangkat dalam pertemuan federasi ini, dan pernyataan kali ini terkesan lebih lunak daripada sebelumnya. Tahun lalu, dalam pertemuan di Port Moresby, mereka lebih tegas menyerukan pemerintah negara masing-masing untuk mendukung keinginan rakyat Papua berpartisipasi menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Di atas masalah Papua, pertemuan para komite eksekutif itu berfokus pada pembahasan tentang perlunya memperhatikan laut sebagai sumber kehidupan masyarakat.
"Lautan milik kita bersama penuh dengan kehidupan dan kebaikan. Bagi banyak umat kita, laut adalah sumber nutrisi, rezeki dan penghidupan yang berharga. Dengan solidaritas dengan mereka, Mazmur 107 bergema di dalam hati kita: 'Mereka yang melakukan bisnis di perairan yang hebat, mereka melihat dunia Tuhan dan keajaiban-keajaibannya di kedalaman.'"
Dikatakan, Federasi sangat menyadari dampak perubahan iklim di negara-negara kepulauan dan sebagian dari uskup telah mengunjungi masyarakat dan mencatat penghancuran garis pantai yang mempengaruhinya.
"Pada catatan yang lebih membahagiakan, kami berbesar hati untuk belajar dari oposisi yang sistematis dan terkoordinasi terhadap penambangan dasar laut yang mengubah dasar laut menjadi tahap penghancuran eksploitatif habitat laut."
Para uskup juga menekankan bahwa  "Ekonomi Biru" adalah upaya menegakkan sebuah model pembangunan yang menghormati kepentingan yang mendasar mengenai kelanggengan, sehingga jauh melampaui imbalan ekonomi jangka pendek yang dirasakan.
Mereka menegaskan bahwa anggota parlemen dan gubernur setempat serta otoritas sipil lainnya memiliki kewajiban khusus untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang dan harus waspada dalam menjaga setiap usaha internasional untuk mengeksploitasi sumber daya bersama.

Editor : Eben E. Siadari
Source:Satu harapan

SOSOK YANG BERANI DAN TEGAR

Posted by Admin:Yupiwo Apogo News | | Posted in ,


Insan Manusia yang Luar Biasa

Oleh:Lukas Doo

Keadaan terpuruk bukanlah buruk, bila dihadapi dengan tenang, dan bijak serta berjuang terus pantang mundur, dan diiringi doa yang tulus!
Setiap tantangan dan rintangan adalah
cambuk untuk memotivasi kita mencapai
kemajuan dan kemenangan.
                                                                                                                                                                   Pepatah mengatakan:

"Kehidupan bukanlah jalan yang lurus
dan mudah dilalui di mana kita bisa
bepergian bebas tanpa halangan.
Kehidupan seringkali berupa
jalan-jalan sempit yang menyesatkan,
di mana kita harus mencari jalan,
tersesat dan bingung! Sering rasanya
sampai pada jalan tak berujung.
Namun, jika kita punya keyakinan
Kepada Sang Maha Pemilik Kehidupan,
pintu pasti akan dibukakan untuk
kita. Mungkin bukan pintu yang selalu
kita inginkan, namun pintu yang
akhirnya akan terbukti, terbaik untuk
kita!
" - A.J. Cronin
Saat kita menjelang dewasa, hidup memang tidak selalu indah.  Lihatlah, langit pun tak selalu cerah, suram malam kadang tak berbintang. Itulah lukisan alam. Itulah ugatame punya rencana.
Hidup adalah belajar. Belajar untuk menyelesaikan setiap teka-teki yang sudah disiapkan oleh-Nya untuk kita.Yang terpenting adalah, dalam kondisi apapun, lakukanlah selalu yang
terbaik yang kita bisa.

  Seberat apapun masalah kita,sekelam apapun beban dalam hidup kita (inii), janganlah kita berlari (wedakaa poto teuwii), apalagi sembunyi (kouko wegainee yaiyo tebonaii).
Temuilah ugatamee dengan lapang dada dan bersihnya hati kita. Yakinlah, dengan Kesabaran, kita akan bisa bertahan dari segala badai cobaan.

Saat kita mendapati masalah, yakinlah, sebenarnya kita tengah
dipersiapkan-NYA untuk menjadi sosok
yang tegar & berani.

*)Penulis adalah Mahasiswa papua yang Kuliah di Jawa

Soure:Lukas Doo

#TERPOPULER

#Translate

Tayangan Laman

FIRMAN TUHAN

FIRMAN TUHAN

visitor

Flag Counter